Pertanyaaan :

Saya WNI yang mempunyai hubungan dengan warga negara asing. Saya mempunyai beberapa kesulitan tentang pengertian mengenai hukum - hukum di Indonesia mengenai UU perkawinan dan UU kewarganegaraan.
Saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai hal-hal tersebut.
1. Saya beragama Islam dan partner beragama Hindu. Bolehkah kami menikah secara resmi di Indonesia?
2. Bila saya punya anak dari hasil perkawinan tersebut, apakah dia dapat hak-haknya sebagai WNI?
3. Apakah partner akan mendapat kewarganegaraan Indonesia bila kami menikah di Indonesia?

Saya sangat membutuhkan keterangan ini karena saya ingin membawa partner saya ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan ini. Sementara ini saya tinggal Di NZ untuk study. Saya sangat mengharapkan pertolongan saudari dalam hal ini. Terima kasih atas bantuan saudari. Saya akan tetap memeluk agama saya sebagai muslim dan dia Hindu. Bisakah kami menikah tanpa dipaksa untuk memeluk agama satu sama lainnya?

Lia

Jawaban :

Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan terlebih lagi apabila masing-masing tetap pada agamanya. Konsep perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam Stb 1898-158. Menurut Stb 1898-158, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Maksud "hukum yang berlainan," adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat golong, dan agama. Sedangkan perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan hanya menekankan pada perkawinan antara Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing.

Karena anda berencana untuk menikah di Indonesia, maka perkawinan dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 (pasal 59 ayat (2)) yaitu: " Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini".

Mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1 Undang-undang Perkawinan), yaitu: "Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi."

Mengenai bisa atau tidak perkawinan secara resmi, untuk di Indonesia proses pengurusan perkawinan seperti ini banyak memenuhi kendala. Karena berpegang pada agamanya masing-masing, maka upaya agar perkawinan dapat dilaksanakan secara sah, kalau secara agama memang sulit sekali. Untuk agama islam, tidak serta merta dilarang. Seorang muslimat dilarang menikah dengan yang non muslim. Sebaliknya seorang muslim (calon suami) tidak dilarang menikah dengan wanita ahli al Kitab. Tentang hal ini ada beda pendapat di antara ulama.

Agama memang tidak dapat dipaksakan. Tetapi alangkah baiknya jika perkawinan dilakukan dimana keduanya beragama yang sama. Karena ada yang berpendapat perkawinan beda agama haram dan apa yang dilakukan sama dengan perzinahan.

Anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut tentu saja akan memperolah hak-haknya, tetapi karena Indonesia menganut asas Ius Sanguinis (asas keturunan) maka anak-anak yang akan dilahirkan mengikuti keturunan dari ayahnya. Kecuali jika anak tersebut telah dewasa, maka dia dapat menentukan sendiri apakah akan mengikuti warganegara Ayahnya atau Ibunya.

Calon suami anda bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan. Kesempatan ini terbuka bagi mereka yang "tidak mempunyai kewarganegaraan/kehilangan kewarganegaraannya. Kemungkinan bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan, hanya terbuka bagi mereka yang dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak akan menjadi Bipatride, ini untuk mencegah terjadinya Dwi Kewarganegaraan.