Pertanyaan :

Bagaimanakah definisi pisah ranjang. Apakah isteri bisa menggugat dengan alasan sudah tidak sayang dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai kami pisah ranjang. Apakah masalah anak bisa dijadikan alasan untuk menggugat, selain itu isteri menggugat dengan alasan suami meninggalkan isteri dalam keadaaan sakit lahir batin ? Bagaimana bila saya tidak hadir lagi dalam sidang ? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Oki Jakarta

Jawaban :

Yang dimaksud dengan pisah ranjang yaitu, " Perpisahan antara suami dan isteri yang tidak mengakhiri pernikahan ".

Akibatnya adalah meniadakan kewajiban bagi suami-isteri untuk tinggal bersama, walaupun akibatnya dibidang hukum harta benda sama dengan perceraian. Dengan demikian pernikahan belum bubar dengan adanya perpisahan meja dan ranjang.

Pisah meja dan ranjang dapat diajukan tanpa alasan, dengan syarat :

1. Antara suami-isteri telah menikah selama 2 tahun atau lebih (pasal 236 ayat (2) KUHPetdata))

2. Antara suami-isteri membuat perjanjian dengan akta otentik mengenai penunaian kewajiban orang tua, tentang pemeliharaan anak dan pendidikan anak (pasal 237 ayat (1) KUHPerdata)

Akibat pisah meja dan ranjang, adalah :

1) Suami-isteri dapat mengajukan perpisahan ke Pengadilan setelah 5 tahun pisah meja dan ranjang dan ternyata tidak ada perdamaian (pasal 200 KUHPerdata)

2) Menyebabkan adanya perpisahan tempat tinggal (pasal 242 KUHPerdata)

3) Perpisahan harta kekayaan (pasal 243 KUHPerdata)

4) Suami kehilangan hak atas pengurusan harta isteri (pasal 244 KUHPerdata)

Salah satu alasan dapat terjadinya perceraian menurut ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkatan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berarti dengan tidak adanya komunikasi lagi dalam rumah tangga anda dengan isteri, dapat dijadikan alasan menggugat perceraian oleh isteri, juga keadaan sakit lahir dan batin.

Mengenai anak yang ingin dijadikan dasar gugatan bisa saja anda lakukan, mungkin yang anda maksudkan mengenai hak perwalian anak setelah terjadinya perceraian. Menurut pasal 229 KUHPerdata, setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orangtua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orangtua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua.

Bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, perlawanan itu harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari.

Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang, atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka (pasal 231 KUHPerdata).

Mengenai anda tidak hadir lagi ke Pengadilan, Pengadilan biasanya akan memberikan surat panggilan untuk hadir pada sidang berikutnya. Kalau memang bisa hadir, sebaiknya anda mengikuti setiap sidang perceraian tersebut, kecuali kalau anda memakai pengacara, anda bisa memberi kuasa kepada pengacara.