asiamaya.com - optimized for cell phone and PC browsing

HOME

PIDANA MATI

Pertanyaan :

1. Apakah hukum pidana mati masih diperlukan ?

2. Apakah pelaksanaan pidana mati ini menghambat penegakan HAM di Indonesia karena HAM melarang adanya pidana mati dan menganggap sbg tindakan pelanggaran HAM ?

 

terima kasih

Raja Bonar S,

 

Jawaban :

1. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara yang setuju dan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan dan masih diperlukan. Hal ini dapat kita lihat dibeberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati, seperti makar pembunuhan terhadap Presiden (Pasal 104), pembunuhan berencana (Pasal 340). Bahkan beberapa pasal dalam KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati, misalnya:

a. makar membunuh kepala negara (Pasal 104);

b. mengajak negara asing guna menyerang Indonesia (Pasal 111 ayat 2);

c. memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang (Pasal 124 ayat 3);

d. membunuh kepala negara sahabat, (Pasal 140 ayat 1);

e. pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu (Pasal 140 ayat 3 );

f. pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4);

g. pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan kali sehingga ada orang mati (Pasal 444);

h. dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara (Pasal 124 bis);

i. dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan 129);

j. pemerasan dengan pemberatan (Pasal 368 ayat 2).

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (UU No. 11/PnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (UU Nomor 9 Tahun 1976).

2. Mengenai pidana mati jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) memang menjadi masalah yang besar bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para penegak hukum. Di satu pihak mereka harus menegakkan keadilan dan dipihak lain dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakkan HAM di Indonesia.

Dianggap menghambat penegakkan HAM dan merupakan pelanggaran HAM harus dilihat dahulu sejauh mana konteks kejahatan-kejahatan tersebut telah dilakukan, apakah dapat ditolerir atau tidak.

Sehingga menurut pendapat kami bahwa pelaksanaan pidana mati tidak merupakan pelanggaran HAM dan tidak dapat dianggap sebagai penghambat dalam penegakkan HAM karena:

1. Secara yuridis formal pidana mati dibenarkan.
2. Pidana mati tetap diperlukan dengan melihat adanya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak dapat ditolerir lagi.

Sebab bagaimanapun juga penegakkan suatu keadilan (secara hukum) akan mengurangi hak asasi manusia.


***

The body just gets so used to specific dopaminergics that one needs an elaborate strategy to get the best out of them.

This page: http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/pidana/pidana_mati.htm
Copyright © Dan Kardarron
333 Srinakarin Roads
Nongbonsa
Bangkok, 10250
Thailand