Pertanyaan :

Orang tua saya (masih hidup) mempunyai tanah sawah yang sudah bersertifikat (hak milik) atas nama orang tua saya.
Sekarang tanah tersebut digugat oleh pihak ketiga (X), dengan alasan bahwa tanah tersebut milik orang tua X (sudah meninggal) ,dengan bukti-bukti jaman Jepang. Menurut X, orang tuanya tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut, bahkan X mempunyai bukti di bawah tangan (jaman jepang) bahwa tanah tersebut sebenarnya tanah X untuk bagi hasil termasuk dengan orangtua saya. Sedangkan bukti yang ada pada orang tua saya, adalah akta jual beli tanah antara orang tua saya dengan B, sedang B memperolehnya dari A. Artinya orang tua saya membelinya dari B, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan X. Orang tua saya sudah dipanggil ke Pengadilan, tetapi tidak bisa hadir karena cucunya kecelakaan.
Disamping itu, dalam gugatannya X menyebutkan/menyatakan bahwa sudah berkali-kali menghubungi orang tua saya, padahal dalam kenyataannya, tatap muka saja tidak pernah (bahkan selama lebih kurang 20 tahun terakhir), nama A saja orang tua saya baru tahu dari surat panggilan Pengadilan.

1. Apakah benar gugatan X terhadap orangtua saya, dasar hukum apa yang bisa saya gunakan untuk menolaknya.

2. Sampai berapa kali -karena musibah- orang tua saya dapat menghindari pengadilan.

3. Dapatkah orang tua saya menuntut X secara pidana dengan alasan pencemaran nama baik. Artinya X akan kami laporkan ke polisi dengan dasar bukti pernyataan palsu tersebut.

4. Kalau bisa menuntut X, apakah sudah bisa dijalankan sebelum pengadilan gugatan dilakukan.

dari Nur Alfiah

Jawaban :

1. Gugatan X terhadap orangtua Anda benar atau tidaknya tergantung dari penilaian hakim karena yang berhak menilai benar atau tidaknya adalah hakim berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam proses persidangan.
Hak dipakai untuk mempertahankan kepemilikan tanah sawah tersebut adalah hak milik (adanya sertifikat hak milik).

Hak milik yaitu hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (Pasal 570 KUH Perdata).

2. Dalam dunia persidangan dikenal adanya putusan verstek Pasal 125 HIR yang menyatakan bahwa :

1). Jikalau si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

2). Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabnya yang tersebut dalam pasal 121 mengajukan perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak menerima perkara itu, hendaklah pengadilan negeri, walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar si penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan mengenai pokok perkara.

3). Jikalau gugatannya diterima, maka keputusan pengadilan negeri dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan, dan serta itu diterangkan kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129, mengajukan perlawanan terhadap putusan tidak hadir itu pada Majelis pengadilan itu juga.

4). Di bawah keputusan tak hadir itu Panitera pengadilan mencatat, siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Verstek adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus hadir. Verstek hanya dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai dengan pasal 126 HIR, juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.
Apabila tergugat atau para tergugat pada sidang pertama hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak hadir, atau apabila tergugat atau para tergugat pada sidang pertama tidak hadir maka hakim mengundurkan sidang berdasarkan pasal 126 HIR dan pada sidang yang kedua ini tergugat atau para tergugat hadir dan kemudian dalam sidang-sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa dan putusan dijatuhkan secara Contradictoir (dengan adanya perlawanan, dalam bahasa Belanda "op tegenspraak"), meskipun sesungguhnya tidak diajukan sesuatu "perlawanan". Juga apabila dalam pemeriksaan tersebut ada seorang atau lebih tergugat dari sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tergugat atau beberapa tergugat tidak pernah hadir itu tidak dijatuhkan putusan verstek melainkan putusan contradictoir. Pada bagian terakhir dari surat putusan, akan disebutkan siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir, termasuk tergugat dan para tergugat yang selama pemeriksaan tidak hadir.

Pada pasal 125 ayat 1 HIR ditentukan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat :

1. tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;

2. ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang syah untuk menghadap;

3. ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;

4. petitum (gugatan) tidak melawan hak;

5. petitum beralasan.

3. Orang tua Anda dapat menuntut X secara pidana dengan dasar pencemaran nama baik jika secara perdata sudah ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap bahwa X dinyatakan bersalah.

4. Penuntutan terhadap X dalam hal pencemaran nama baik (secara pidana ) dapat dilakukan sebelum proses persidangan gugatan berjalan , tetapi dalam kasus ini Anda telah menyebutkan bahwa orang tua Anda telah dipanggil oleh pengadilan (secara perdata), berarti proses persidangan sudah berjalan maka sebaiknya menunggu dahulu adanya keputusan hakim yang berkekuatan tetap bahwa X dinyatakan bersalah.