|
Sejarah
Kemerdekaan
Pada
19 Juli 1949, Perancis mengakui dengan
resmi kemerdekaan Laos. Setelah lebih dari 3 dekade,
sejak tahun 1949 sampai tahun 1975,
situasi politik di Laos selalu dalam keadaan yang
tidak stabil.
Terdapat tiga golongan yang berjuang untuk
merebut kekuasaan, yaitu :
1. Konservatif, yang memiliki kekuatan
sejumlah 30.000 tentara dari suku
perbukitan, Hmong (Meo).
2. Netralis (penganut politik bebas), dipimpin
oleh pangeran Souvanna Phouma.
3. Komunis, dipimpin oleh pangeran yang
feodal bernama Souphanouvang (bertentangan dengan
paham komunis Marx).
Perang saudara diantara 3 golongan yang saling
bersaing itu, tidak separah dengan perang saudara
di Vietnam atau di Kamboja. Dalam 3 dekade setelah
dibentuk pemerintahan koalisi, ketiga golongan
tersebut masuk kedalamnya. Kekuasaan netralis
selalu memimpin koalisi-koalisi.
Sejak tahun 1964 sampai 1973, Amerika
Serikat berperang secara diam-diam di wilayah
Laos, melawan komunis-komunis Lao dan juga tentara
Vietnam Utara yang mengirimkan peralatan perang
kepada Vietkong di Vietnam Selatan melalui
Jalur Ho Chi Min dengan melewati daerah Laos.
Setelah
mundurnya kekuatan Amerika Serikat dari Indochina
di tahun 1973, pemerintahan sayap kanan
di Vientiane menggantikan pemerintahan koalisi
yang netral dan komunis-komunis Pathet Lao.
Pada
tahun 1975, setelah pasukan komunis menaklukan
ibukota Vietnam dan Kamboja, komunis Pathet
Lao memperoleh kekuatan tunggal di Laos. Sementara
di Laos, sebagian penduduk tertahan di tempat
penampungan, dimana tidak terjadi balas dendam
seperti di Kamboja. Perdana menteri netralis terdahulu
yang bernama Souvana tidak ditahan tetapi hanya
diturunkan pangkatnya menjadi penasehat pemerintah.
Dalam
dekade berikutnya Laos berusaha menjalin hubungan
dengan Vietnam. Orang yang paling berkuasa
di dalam komunis Laos, Sekertaris Jendral dari
Partai Rakyat Revolusioner, yaitu Kaysone Phomvihan
memiliki darah campuran Laos dan Vietnam.
Di
bulan Maret 1991, Pada kongres ke lima
dari Partai Rakyat Revolusioner, perubahan
jangka panjang dari struktur ekonomi negara ini
diputuskan. Seperti di Cina dan Vietnam, perusahaan-perusahaan
swasta, persaingan pasar bebas dan penanam modal
asing diijinkan, agar dapat mempercepat perkembangan
ekonomi di negara ini. Bagaimanapun, sama
seperti di China dan Vietnam, pemimpin politik
tetap tidak diperbolehkan untuk membagi kekuasaan
dalam sistem multi partai.
back
to content page
|
