|
Negara
dan Kerajaan
Sejak
tanggal 24 Juni 1932, kelompok perwira
militer negara barat dan pejabat pemerintahan
melakukan kup melawan kekuasaan kerajaan absolut
(untuk informasi lebih lengkap, dapat dilihat
pada file History). Dan sejak saat itu Thailand
menjadi negara kerajaan berdasarkan konstitusi
dengan Raja Bhumiphol Adulyadej sebagai kepala
negara.
Kerajaan
Perubahan
dari kerajaan absolut menjadi kerajaan berdasarkan
konstitusi merupakan transisi terbesar dalam sejarah
kerajaan Thai. Tapi ini bukanlah perubahan pertama
dalam kerajaan dan bukan transisi yang penuh dengan
kekerasan.
Seperti
halnya dengan kerajaan lainnya, kerajaan Thai
dibentuk berdasarkan kepemimpinan sukunya. Kekuasaan
para pemimpin suku tidak selalu terbatas sebagai
raja dalam mengembangkan masyarakatnya. Kerajaan
Thai dimulai dari Sukhotai dengan raja-rajanya
yang dekat dengan rakyatnya. Konsep kerajaan absolut
didapat dari sejak runtuhnya kekuasaan Khmer dan
dimulainya era Ayutthaya.
Sejak
era Sukhothai sampai sekarang, ada delapan dinasti
yang memerintah negara ini. Alih kekuasaan raja
biasanya berdasarkan keturunannya sebagai ahli
waris untuk naik ke tahta (untuk informasi lebih
lengkap, lihat file History).
Dinasti
Chakri merupakan dinasti yang paling lama berkuasa.
Dinasti ini mulai berkuasa sejak tahun 1782, setelah
terjadi pemberontakan kerajaan. Raja Bhumiphol
Adulyadej yang naik tahta tahun 1946 dan dimahkotai
tahun 1950, merupakan raja yang memerintah paling
lama dalam sejarah Thai dan dinasti kerajaan yang
paling lama memerintah di dunia. Ia menggantikan
kakaknya, raja Ananda Mahidol, yang ditemukan
tewas tertembak di Istana Kerajaan Bangkok pada
tanggal 9 Juni 1946. Kematian raja Ananda
Mahidol masih menjadi misteri sampai sekarang.
Raja
Bhumiphol Adulyadej lahir pada tanggal 5 Desember
1927. Ia menikah pada tanggal 28 April 1950 dengan
Putri Sirikit dan dimahkotai pada tanggal
5 Mei 1950. Anak-anak mereka adalah Pangeran
Ubol Ratana (lahir tanggal 5 April 1951, menikah
pada bulan Agustus 1972 dengan Peter Ladd Jensen,
dan saat ini tinggal di Amerika Serikat), Putera
Mahkota Vajiralongkorn (lahir tanggal 28 Juli
1952 dan menikah tanggal 3 Januari 1977 dengan
Soamsawali Kitiyakra), Putri Maha Chakri Sirindhorn
(lahir 2 April 1955, belum menikah), Putri
Chulabhorn (lahir 4 Juli 1957, menikah 7 Januari1982
dengan Virayudth Didyasarin).
Kekuasaan
raja diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Raja
membentuk parlemen dan mengangkat perdana menterinya
melalui pemilihan yang dilakukan oleh partai-partai
politik ataupun militer. Jalannya pemerintahan
dilakukan oleh pemerintah negara. Pengaruh raja
dalam negara terbatas dan raja hanyalah sebagai
simbol wakil rakyat saja.
Keadaan
kerajaan diatur oleh hukum kerajaan yang dikenal
dengan nama Gotmontienboan. Hukum ini berlaku
kembali pada saat Raja Rama Tibodi I, pendiri
kerajaan Ayutthaya tahun 1358. Hukum kerajaan
ini telah mengalami perubahan hingga saat ini
dalam menetapkan kebangsawanan Thai, khususnya
pangkat dan gelar anak-anak dan famili raja sesuai
dengan status ibu mereka. Pada abad ke-19, raja-raja
memiliki banyak istri. Tapi hanya satu yang diangkat
sebagai ratu, dan hanya anak-anak dari raja dan
ratu tersebut yang memiliki garis keturunan raja.
Gelar
kebangsawanan Thai selalu turun-temurun. Masing-masing
generasi yang mengikutinya, memiliki satu gelar
nenek moyang. Tapi raja berhak melimpahkan gelar
kebangsawanan kepada orang yang dianggap pantas.
(Mengenai gelar kebangsawanan Thai, lihat pada
bagian tahun 1448 di bab History).
Pada
abad ke-17, ada seorang imigrasi asal Yunani yang
datang ke Siam bernama Constantine Phaulkon.
Ia menjadi penasihat raja Narai dan mendapatkan
gelar kebangsawanan, mulai dari Luang Wijayen
dan menjadi Phra Wijayen, Phaya
Wijayen dan akhirnya menjadi Chao Phaya Wijayen.
Gelar ini ia dapatkan karena ia menjadi tangan
kanan raja yang dapat dipercaya dan menjadi penasihat
yang baik.
Anak-anak
raja disebut Chao Fah atau Chao. Jika laki-laki
disebut Chao Fah Chai, dan jika perempuan disebut
Chao Fah Ying. Gelar bagi anak-anak Chao disebut
Phra Ong Chao atau Phra. Sedangkan anak-anak
Phra memiliki gelar Mom Chao. Mereka semua
berbicara dalam bahasa kerajaan yang dinamakan
Rachasap. Bahasa ini diciptakan oleh Khmer
pada masa awal Ayutthaya dan masih digunakan hingga
sekarang. Contohnya, "I" bila diucapkan
oleh orang awam kepada anggota keluarga kerajaan
dalam bahasa Rachasap menjadi Tai Far La Ong Tuli
Prabat, yang bila diterjemahkan menjadi "I
who am but dust under your feet".
Setelah
gelar Mom Chao, ada gelar-gelar yang didapatkan
bagi keturunannya. Anak dari Mom Chao disebut
Mom Rachawangse. Mom Luang adalah
sebutan bagi anak Mom Rachawangse.
Kerajaan
memiliki tiga divisi, yaitu :
Dewan Penasihat - Bertugas sebagai penasihat
kerajaan dan kadang kala mengangkat wali menjalankan
kekuasaan kerajaan (hal ini biasanya terjadi pada
saat pemerintahan Raja Ananda Mahidol).
Pejabat Rumah Tangga Kerajaan - Bertugas
mengatur jalannya upacara kerajaan, membuat administrasi
keuangan, dan rumah tangga istana kerajaan.
Sekretariat Sri Baginda Raja - Melakukan
pekerjaan yang berhubungan dengan jurnalis dan
sekretaris bagi raja.
Badan Eksekutif
Kekuasaan
badan eksekutif pemerintahan ada di tangan perdana
menteri. Sejak tahun 1932, perdana menteri diangkat
dan dipilih oleh parlemen, baik itu melalui badan
tunggal maupun dua badan pembentuk undang-undang
(lihat di bawah). Pemilihan perdana menteri secara
langsung jarang terjadi pada negara-negara yang
berdasarkan pada konstitusi kerajaan. Perdana
menteri atau presiden yang dipilih langsung oleh
rakyat itu sebenarnya hanya namanya saja. Tetapi
di Thailand, kepala negara tetap dipegang oleh
raja.
Pada
kenyataannya, perdana menteri dari kebanyakan
negara tidak dipilih oleh parlemen, tapi diangkat
oleh militer. Banyak pula terjadi, pimpinan kup
mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri
(untuk lebih lengkapnya, lihat bab mengenai History).
Pemerintahan Lokal
Thailand
terbagi atas 70 provinsi (Changwat). Masing-masing
provinsi berada dibawah administrasi gubernur
Changwat. Changwat terbagi lagi ke dalam 650
distrik (Amphoes) and 90 sub-distrik
(King Amphoes), 7.000 komune (Tambons)
dan 60.000 pedesaan (Moobans). Ibukota
dari masing-masing provinsi tersebut memiliki
nama yang sama dengan provinsinya, atau sebaliknya,
masing-masing provinsi tersebut dinamakan sama
dengan ibukotanya.
Di
bawah ini merupakan urutan nama-nama provinsi
berdasarkan abjad (letak wilayahnya di dalam kurung)
:
Ang Thong (Pusat), Ayutthaya (Pusat), Buriram
(Timur Laut), Chachoengsao (Pusat), Chai Nat (Pusat),
Chaiyaphum (Timur Laut), Chanthaburi (Pantai Timur),
Chiang Mai (Utara), Chiang Rai (Utara), Chonburi
(Pantai Timur), Chumphon (Selatan), Kalasin (Timur
Laut), Kamphaeng Phet (Utara), Kanchanaburi (Pusat),
Khon Kaen (Timur Laut), Krabi (Selatan), Krung
Thep atau Bangkok, Lampang (Utara), Lamphun (Utara),
Loei (Timur laut), Lopburi (Pusat), Mae Hong Son
(Utara), Maha Sarakham (Timur laut), Mukdahan
(Timur laut), Nakhon Nayok (Pusat), Nakhon Pathom
(Pusat), Nakhon Phanom (Timur laut), Nakhon Ratchasima
(Timur laut), Nakhon Sawan (Utara), Nakhon Si
Thammarat (Selatan), Nan (Utara), Narathiwat (Selatan),
Nong Khai (Timur laut), Nonthaburi (Pusat), Pathum
Thani (Pusat), Pattani (Selatan), Phang Nga (Selatan),
Phattalung (Selatan), Phayao (Utara), Phetchabun
(Utara), Petchburi (Pusat), Phichit (Utara), Phitsanulok
(Utara), Phrae (Utara), Phuket (Selatan), Prachinburi
(Pusat), Prachuap Khiri Khan (Pusat), Ranong (Selatan),
Ratchaburi (Pusat), Rayong (Pantai Timur), Roi
Et (Timur laut), Sakhon Nakhon (Timur laut), Samut
Prakan (Pusat), Samut Sakhon (Pusat), Samut Songkhram
(Pusat), Saraburi (Pusat), Satun (Selatan), Singburi
(Pusat), Si Saket (Timur laut), Songkhla (Selatan),
Sukhothai (Utara), Suphanburi (Pusat), Surat Thani
(Selatan), Surin (Timur laut), Tak (Utara), Trang
(Selatan), Trat (Pantai Timur), Ubon Ratchathani
(Timur laut), Udon Thani (Timur laut), Uthai Thani
(Utara), Uttaradit (Utara), Yala (Selatan), Yasothon
(Timur laut).
Badan Pembuat Undang-undang
Konstitusi
negara ditetapkan oleh dua dewan Majelis Nasional
yang dipilih Dewan Perwakilan dan ditetapkan Senat.
Senat sebagai badan penetapan, dianggap memiliki
kekuatan yang besar. Senat memegang peranan yang
penting dalam menjalankan pemerintahan. Senat
juga menjamin militer negara untuk kepentingan
pemerintahan.
Konstitusi
ditetapkan oleh para pemilih yang ditunjuk sebagai
wakil dari masing-masing dewan perwakilan. Pemilihan
itu sifatnya individual , bukan berdasarkan partai-partainya.
Penggabungan dari para kandidat partai penting
dilakukan, agar dapat memperoleh popularitas dari
pimpinan-pimpinan partainya yang dipilih sebagai
wakilnya. Perebutan kekuasaan antar partai politik
tersebut pada dasarnya agar tokoh politiknya memperoleh
kekuasaan. Pergantian kekuasaan tokoh partai politik
biasa terjadi. Mereka biasanya menjanjikan keadaan
negara yang lebih baik melalui kebijakan politik
barunya.
Pengadilan
Kekuatan
pengadilan dijalankan atas nama kekuasaan raja.
Sistem pengadilan di Thailand diatur dalam tiga
tingkatan, yaitu tingkat terendah adalah pengadilan
negeri, tingkat menengah adalah pengadilan tinggi
(Uthorn) dan tingkat yang paling tinggi adalah
Mahkamah Agung (Dika). Para hakim diangkat, dipindahkan
maupun dipecat oleh raja melalui rekomendasi Menteri
Kehakiman. Hakim bebas dalam memimpin persidangan
dan menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum yang
berlaku.
Pengadilan
negeri terbagi atas 20 pengadilan hakim
(Kwaeng) yang menangani masalah hukum perdata
dan tindakan pidana ringan, dan 85 pengadilan
provinsial (pengadilan Changwat) yang menangani
semua permasalahan hukum perdata dan pidana serta
pengadilan pidana dan perdata dengan pengadilan
eksklusif di ibu kota. Di Bangkok terdapat pusat
pengadilan anak-anak bagi terdakwa berusia di
bawah 18 tahun.
Pengadilan
tinggi menangani naik banding dari hasil putusan
kasus pidana maupun perdata dari pengadilan negeri.
Pengadilan tinggi memiliki 17 divisi dengan dua
hakim di masing-masing divisinya. Hasil putusan
dari pengadilan tinggi dapat naik banding lagi
ke Mahkamah Agung untuk beberapa kasus hukum atau
untuk mempertanyakan kebenarannya.
Mahkamah
Agung (Dika) merupakan pengadilan tertinggi.
MA terdiri dari ketua hakim dan 21 hakim. Kasus
naik banding ini didengar oleh tiga hakim. Selain
mempunyai wewenang naik banding untuk masalah
pidana dan perdata, juga permohonan mengenai kasus
umum lainnya. Keputusan dari MA merupakan keputusan
akhir.
back
to content page
|
