Versi Inggris

Konstitusi Kerajaan

· 24 Juni 1932, - Sekelompok orang-orang Siam yang pernah belajar di Eropa, dan beberapa di antaranya memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan ataupun militer kerajaan, secara rahasia mendirikan Partai Rakyat yang berusaha menggulingkan pemerintahan kerajaan, yang saat itu dikuasai oleh Raja Prajadhipok, yang berkediaman di Hua Hin. Sekitar 40 pangeran, pejabat tinggi pemerintah dan pejabat militer senior, ditangkap dan ditahan di Ananlaksanakan, di Bangkok. Kelompok itu mengirimkan telegram kepada Raja Prajadhipok, yang berbunyi:

"Partai Rakyat yang terdiri dari pegawai-pegawai negeri sipil dan militer, sejak saat ini telah mengambil alih pemerintahan negara, dan telah menangkap sejumlah anggota keluarga kerajaan, seperti H.R.H. Pangeran Nakhon Sawan sebagai sandera. Jika ada anggota Partai Rakyat yang terluka, maka para pangeran yang ada di tahanan akan menerima akibatnya. Pada dasarnya, Partai Rakyat tidak berhasrat untuk merampas harta benda di kerajaan. Tujuan utama kami adalah konstitusi kerajaan. Oleh karena itu, kami mengundang Yang Mulia untuk kembali ke ibu kota, untuk memerintah kembali sebagai raja di bawah konstitusi kerajaan yang dibentuk oleh Partai Rakyat. Jika Yang Mulia menolak tawaran ini atau tidak menjawab dalam waktu satu jam setelah diterimanya pesan ini, maka Partai Rakyat akan memproklamirkan pemerintahan berdasarkan konstitusi kerajaan dengan mengangkat salah satu pangeran yang dianggap tepat untuk menjadi raja.

" Raja Prajadhipok membalas telegram itu. Isinya: "Saya telah menerima surat yang mengundang saya untuk kembali ke Bangkok sebagai raja di bawah konstitusi. Karena saya sudah mempertimbangkan untuk membuat perubahan ini sendiri, maka demi perdamaian, dan untuk menghindari pertumpahan darah, untuk menghindari hal-hal yang membingungkan dan untuk menghindari lenyapnya negara ini, dan lain-lain. Saya bersedia untuk bekerja sama dalam membentuk sebuah konstitusi dan bersedia mengabdi di bawah konstitusi. Selanjutnya, jika saya mundur sebagai raja, maka bangsa-bangsa asing tidak mengetahui adanya pemerintahan yang baru. Hal tersebut bisa menimbulkan masalah serius bagi pemerintah. Secara fisik, saya tidak cukup kuat. Saya tidak memiliki keturunan sebagai penerus saya. Walaupun saya kembali menjadi raja, harapan hidup saya pun tidak akan lama. Saya juga tidak berkeinginan untuk memperoleh jabatan itu lagi, walaupun saya merasa memiliki kemampuan untuk memajukan bangsa ini."

Beberapa anggota Partai Rakyat yang menumbangkan pemerintahan kerajaan, mendominasi politik Thai selama 30 tahun berikutnya. Phibul Songkhran menjadi perdana menteri selama kurang lebih 15 tahun. Yaitu sejak 1938 sampai dengan 1944, dan dari 1948 sampai 1957. Pada masa pemerintahannya, Phibul Songkhran kadang memerintah secara diktator, kadang tidak. Dan jabatan perdana menteri itu diraihnya kadang melalui kudeta, kadang melalui pemilihan umum.

Khuang Aphaiwong menjabat sebagai perdana menteri selama empat periode yang masing-masing umurnya tergolong singkat. Dua periode pertama, Khuang turun dari jabatannya setelah beberapa minggu menjabat. Hal ini dikarenakan oleh perselisihannya dengan pemerintah atau dengan Majelis Nasional. Pada periode ketiga , masa jabatan Khuang juga hanya berlangsung beberapa minggu sampai pemilihan umum berikutnya dilaksanakan. Dan pada periode keempat, hanya dalam beberapa minggu pula, pemerintahan Khuang dihentikan oleh kudeta yang dilakukan oleh pihak militer.

Seorang tokoh yang paling bersemangat, dan merupakan salah seorang revolusioner, adalah Pridi Panomyong. Dari sekian banyak orang-orang Partai Rakyat yang menjabat sebagai pimipinan pemerintahan, Pridi adalah orang pertama yang menitikberatkan perhatian pemerintahannya pada bidang ekonomi. Ketika Pridi dicurigai sebagai seorang komunis, untuk pertama kalinya Pridi dibuang ke tempat pengasingan. Kemudian Pridi ikut ambil bagian dalam sebuah usaha kudeta yang berhasil mengantarkan Phibul Songkhran sebagai perdana menteri. Namun, ketika Phibul bersekutu dengan Jepang pada Perang Dunia kedua, Pridi Panomyong memimpin gerakan perlawanan bawah tanah untuk melawan Jepang dan Phibul Songkhran. Setelah menjadi anggota Dewan Penasihat, Pridi diangkat menjadi Penasihat Utama bagi Raja Ananda Mahidol, yang usianya belum menginjak dewasa. Pridi juga sempat menjabat sebagai perdana menteri setelah Perang Dunia kedua berakhir. Ketika pihak militer kembali mendudukkan Phibul Songkhran sebagai perdana menteri, pada tahun 1948. Pridi mencoba untuk menggulingkan Phibul dengan bantuan militer dari fraksi lain, tapi usahanya gagal. Pridi Panomyong meninggal pada tahun 1983, pada usia 83 tahun, ditempat pengasingannya, Paris. Tapi tiga tahun kemudian, abunya disebarkan di Tanjung Thailand dengan upacara kenegaraan.

· 25 Juni 1932, - Raja Rama VII kembali ke Bangkok.
· 27 Juni 1932, - Semua kepala departemen, menteri dan sekretaris pada pemerintahan yang berdasarkan sistem kerajaan, diberhentikan. Partai Rakyat membentuk Panitia Pelaksana sebagai pemerintah sementara untuk membentuk Majelis Nasional. Majelis Nasional pembuat undang-undang terdiri dari 70 orang anggota yang dipilih/ditetapkan.
· 10 Desember 1932, - Raja Rama VII meresmikan konstitusi, yang mengacu pada konstitusi barat. Konstitusi berfungsi untuk mengatur parlemen, yang sebagian anggotanya diangkat berdasarkan hasil pemilihan umum, dan yang sebagian lagi diangkat atas perintah raja berdasarkan rekomendasi dari kabinet. Perdana menteri diangkat oleh raja atas rekomendasi Majelis Nasional. Phaya Monapahorn Nitithada (1884 - 1948) dari Partai Rakyat, diangkat sebagai perdana menteri pertama. Raja memberikan pengampunan bagi orang-orang yang ikut terlibat dalam revolusi.

· 1 Maret 1933, - Menteri Ekonomi dari Partai Rakyat, Pridi Panomyong (1900 - 1983), menerapkan sebuah kebijakan ekonomi nasional yang mengacu pada pola sosialis dan liberalis. Akhirnya Pridi dituduh sebagai seorang komunis.

· 1 April 1933, - Agar dapat menelusuri siapa saja penganut setia komunis, Perdana menteri Phaya Monapahorn Nitithada meminta agar raja memberikan kekuasaan secara diktator padanya, dan menangguhkan sidang majelis serta menangguhkan pelaksanaan beberapa ketetapan dari konstitusi yang baru. Raja tidak punya pilihan lain selain setuju. Pengikut paham komunis akan dihukum 10 tahun penjara. Beberapa tokoh utama Partai Rakyat merasa tidak puas. Kemudian mereka mengundurkan diri sebagai anggota kabinet, termasuk Menteri Ekonomi, Pridi Panomyong, yang diam-diam dibuang ke tempat pengasingan.

· 20 Juni 1933, - Anggota Partai Rakyat yang merasa tidak puas, menggulingkan pemerintahan Phaya Monapahorn Nitithada, yang kemudian diasingkan (Phaya memilih Penang sebagai tempat pengasingan, hingga akhirnya dia meninggal di sana). Majelis Nasional kembali berfungsi, Phaya Bahol Polpayushasena (1888 - 1947) terpilih menjadi perdana menteri.

· 11 Oktober 1933, - Konstitusi pemerintah yang baru, diprotes. Revolusi, yang dipimpin oleh Jenderal Pangeran Bovoradej, meletus di Bongkhen, Laksi and Dammuang.

· 24 Oktober 1933, - Revolusi berakhir dan dimenangkan oleh angkatan bersenjata pemerintah, yang dipimpin oleh Kolonel Phibul Songkhran.

· November 1933, - Pemilihan Umum Nasional pertama di Siam, dilaksanakan untuk mengisi 78 kursi di majelis. Bahol Polpayushasena tetap menjadi perdana menteri.

· Januari 1934 - Raja Rama VII pergi ke Eropa, demi ketenangan rakyat dan anggota keluarga kerajaan. Pridi Panomyong diijinkan kembali ke Bangkok setelah dinyatakan bersih dari komunis.

· 2 Maret 1935, - Raja Rama VII mangkat, tanpa adanya generasi penerus. Majelis Nasional menyatakan bahwa keponakannya, Pangeran Ananda Mahidol, seorang bocah berumur 10 tahun, sebagai pewaris tahta yang sah. Kerajaan (yang memberi gelar Raja Rama VIII), menyatakan bahwa Pangeran Ananda Mahidol masih di bawah umur. Di samping itu, Pangeran Ananda Mahidol beserta keluarganya tinggal di Swiss, dan masih bersekolah di sana. Maka Majelis Nasional membentuk Dewan Penasihat demi kepentingannya.

· 16 Desember 1938, - Pridi Panomyong, membantu pasukan angkatan bersenjata Phibul Songkhran, pimpinan militer dalam kudeta tahun 1933. Perdana Menteri Bahol dipecat dari jabatannya. Phibul Songkhran diangkat menjadi perdana menteri oleh Dewan Penasihat. Selain sebagai perdana menteri, Phibul juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan. Sedangkan Pridi Panomyong diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri.

· 1939 - Penyimpangan terhadap diktatur kemiliteran mulai terjadi. Perdana menteri menganggap gagasan mengenai konstitusi dan pemerintahan yang demokratis akan menghilangkan seluruh kekuatan militer.

· 3 September 1939, - Perang Dunia kedua meletus di Eropa. Dan Siam menyatakan dirinya netral. Untuk menghindari adanya serangan dari luar, Siam menandatangani perjanjian dengan Jepang. Dan membuat Siam jadi sekutu Jepang. Di dalam perjanjian itu mereka saling mengakui integritas batas teritorial masing-masing.

· 12 Juni 1940, - Perjanjian Non-Agresi ditandatangani oleh Siam, Inggris dan Perancis.

· 7 Desember 1941, - Siam dan Jepang berselisih, ketika Jepang meminta kebebasan melintasi Siam untuk menyerang teritori Inggris, dan orang-orang Siam menolaknya.

· 8 Desember 1941, - Jepang memulai perang di Asia dan Pasifik dengan membom Pearl Harbor, Hawaii, Filipina dan Singapura. Sementara itu, Winston Churchill menganjurkan Siam untuk mempertahankan wilayahnya. Siam memperbolehkan tentara Jepang untuk melintasi wilayahnya. Jepang berjanji akan menghormati Siam sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

· 21 Desember 1941, - Jepang dan Siam menandatangani perjanjian persekutuan, termasuk kesepakatan bahwa Tokyo akan membantu Bangkok untuk mendapatkan kembali teritori yang pernah dikuasai Inggris beberapa dekade yang lalu. Dan sebagai balasannya, Siam membantu Jepang dalam perangnya melawan Amerika Serikat dan Inggris.

· 25 Januari 1942, - Pesawat terbang Inggris dan Amerika mulai menyerang Bangkok. Dan Siam menyatakan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat.

· 1942 - Phibul Songkhran berkuasa penuh atas pemerintah tanpa ada tentangan dari pihak manapun. Phibul memusatkan perhatiannya pada hubungan luar negeri dan politik internasional. Dengan harapan Siam akan berjaya.

· 1 Desember 1942, - Partai Komunis Siam, secara resmi sudah beroperasi sejak tahun 1927.

· 1943 - Pridi Panomyong memimpin sebuah gerakan perlawanan bawah tanah terhadap Jepang di Siam, bekerja sama dengan Gerakan Thai Merdeka di Amerika Serikat. Gerakan ini didirikan oleh duta besar Siam untuk Washington, Seni Pramoj, yang sejak semula menolak pernyataan perang Perdana Menteri Phibul Songkhran terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gerakan ini membantu Siam dalam mendapatkan simpati dan dukungan dari negara-negara sekutu.

· Juli 1944, - Pemerintahan Phibul Songkhran digulingkan oleh Majelis Nasionalnya sendiri.

· Agustus 1944, - Khuang Aphaiwong (1902 - 1968), anggota tetap Partai Rakyat yang mengadakan revolusi terhadap kerajaan, diangkat menjadi perdana menteri yang baru. Khuang memberlakukan kembali gelar kebangsawanan seperti waktu dulu sebelum dihapuskan oleh Phibul Songkhran yang mempunyai tujuan utama selain ingin membuat negara menjadi lebih kuat, juga ingin menjadikan Thailand sebagai negara yang lebih modern. Semua tahanan politik dibebaskan.

· 15 Agustus 1945, - Perang Dunia kedua berakhir.

· 16 Agustus 1945, - Dengan persetujuan Majelis Nasional, pernyataan perang Siam terhadap Amerika Serikat dan Inggris, dicabut oleh Pridi Panomyong, yang waktu itu menjadi penasihat utama di Siam sebagai wakil dari Raja Ananda Mahidol, yang masih belajar di Swiss.

· 1 September 1945, - Perdana Menteri Khuang berhernti menjadi perdana menteri. Seni Pramoj, mantan duta besar untuk Washington, diangkat menjadi perdana menteri yang baru. Khuang memimpin Partai Demokratik. Yang merupakan partai politik pertama di Siam yang yang anggotanya terdiri dari kelompok konservatif dan monarki.

· 1 Januari 1946, - Siam menandatangani perjanjian damai dengan Inggris Raya dan India.

· 5 Januari 1946, - Hubungan Diplomatik dengan Amerika Serikat dan Inggris Raya dihidupkan kembali. Dan perjanjian yang sebelumnya pernah di tutup, dibangun kembali.

· Februari 1946, - Setelah pemilihan umum, Khuang Aphaiwong terpilih kembali menjadi perdana menteri. Tapi karena Khuang tidak mau menerima undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan perwakilan Rakyat, untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran negara, maka dia harus turun setelah hanya beberapa minggu menjabat.

· April 1946, - Pridi Panomyong terpilih menjadi perdana menteri.

· 10 Mei 1946, - Konstitusi baru yang menetapkan adanya dua majelis dalam Dewan perwakilan Rakyat, diproklamirkan.

· 9 Juni 1946, - Raja Ananda Mahidol ditemukan tewas tertembak di pembaringannya, di istana. Saudaranya, Bhumiphol Adulyadej, diangkat menjadi Raja Siam, dengan gelar Raja Rama IX.

· Agustus 1946, - Pridi Panomyong dibebastugaskan sebagai perdana menteri, dan digantikan oleh Thawal Dhamrongnawaswasti.

· Desember 1946, - Siam diterima sebagai negara anggota PBB yang ke-55.

· 8 November 1947, - sekelompok militer di bawah pimpinan Kolonel Sarit Thanarat (16 Juni 1908 - 8 Desember 1963), menggelar kudeta tak berdarah. Ketidakpuasan yang tersebar di mana-mana mengenai tingginya biaya hidup, turut mendukung suksesnya kudeta ini.

· 9 November 1947, - Sebuah konstitusi baru yang menerapkan sistem dua kamar (dua dewan dalam satu pemerintahan), diproklamirkan. Atas undangan pimpinan kup, Khuang Aphaiwong, untuk ketiga kalinya memangku jabatan sebagai perdana menteri. Kelompok itu juga mendudukkan Phibul Songkhran, yang lama berkuasa di Siam, yaitu sejak tahun 1938, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

· 29 Januari 1948, - Pada pemilihan umum kali ini, Partai Demokratik menduduki kursi paling banyak di majelis. Prasert Rapsunthorn, sekretaris jenderal Partai Komunis Siam pertama sehabis perang, terpilih menjadi anggota parlemen.

· Februari 1948, - Khuang, pendiri dan pemimpin Partai Demokratik dipilih kembali oleh Majelis Nasional yang baru sebagai perdana menteri Siam.

· 6 April 1948, - Khuang Aphaiwong di paksa turun oleh angkatan bersenjata, karena gagal menurunkan tingginya biaya hidup. Phibul Songkhran kembali menjadi perdana menteri.

· 26 Februari 1949, - Pridi Panomyong kembali dengan membawa para pendukungnya untuk mencoba melakukan kudeta lagi. Walaupun telah direncanakan dengan baik, namun pelaksanaannya kurang baik.

· 29 Februari 1949, - Kudeta, yang menelan banyak korban, di tumpas oleh pasukan Phibul. Pridi Panomyong kabur ke China.

· 23 Maret 1949, - Sebuah konstitusi diproklamirkan, menggantikan konstitusi tahun 1947. Siam berubah nama menjadi Thailand ("Phratet Thai" di Thai).

· 1950 - Thailand mengirimkan pasukannya ke Korea sebagai reaksi dari seruan PBB.

· 29 Juni 1951, - Dalam usaha menolak kekuatan politik angkatan bersenjata, dan untuk mendapatkan kembali pengaruh-pengaruh di dalam negeri, sekelompok prajurit angkatan laut menculik perdana menteri dan orang kuat di militer, Marsekal Phibul Songkhran, ketika menghadiri upacara serah terima sebuah kapal keruk yang bernama Manhattan, sebagai bagian dari bantuan militer Amerika Serikat untuk Thailand. Pada saat di tawan di atas sebuah kapal untuk beberapa hari, berlangsung perundingan untuk membentuk format baru dalam pemerintahan. Walaupun akhirnya dalam perundingan ini dimenangkan oleh pihak yang setia pada pemerintahan lama, tapi sama sekali tidak menguntungkan bagi Phibul Songkhran. Kekuatan dan pengaruh beralih kepada Jenderal Sarit Thanarat dan Jenderal Pao (yang nantinya akan saling bersaing).

· 1951 - Kader-kader Partai Komunis Thailand mulai merambah ke daerah-daerah pedalaman. Ada beberapa kelompok komunis di Thailand. Partai Komunis Thailand memiliki tujuan untuk menjatuhkan pemerintah dan kerajaan. Partai Komunis Malaya, yang berkedudukan di perbatasan antara Thailand dan Malaya, memusatkan perhatiannya untuk wilayah Malaya. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang bersifat subversip, kelompok ini juga memasuki wilayah-wilayah Thailand. Yang ketiga adalah sebuah kelompok kecil yang berorientasi pada ajaran Marx/Lenin. Selain di daerah pedalaman, kelompok ini juga beroperasi di kota-kota. Dan dari ketiganya, Partai komunis Thailand merupakan ancaman yang paling serius.

· 29 November 1951, - Jenderal Sarit Thanarat dan Jenderal Pao Sriyanonda membubarkan Majelis Nasional. Peristiwa ini dikenal dengan "kup radio", karena hanya diumumkan lewat radio saja. Orang kuat baru di militer, di cari untuk menempatkan kembali Konstitusi 1932. Marsekal Phibul Songkhran kembali menjadi perdana menteri, walaupun sudah tidak mempunyai pengaruh lagi.

· 1952 - Pemerintah mengangkat sebagian anggota-anggota tertinggi dari Majelis baru yang unikameral (satu majelis/dewan dalam pemerintahan). Kebanyakan dipilih dari kelas orang-orang kaya. Di lain pihak, Partai Komunis Thailand menyadari bahwa kader-kadernya tidak memiliki kemampuan yang cukup. Untuk itu, dikirimlah para pelajar untuk mendapatkan pendidikan mengenai Ajaran Marx-Lenin, di Cina dan Vietnam Utara. Komunisme dilarang di Thailand.

· Februari 1952, - Diadakan pemilihan umum untuk anggota majelis rendah. Kandidat dari militer menang dengan selisih suara yang besar.

· 1948-1953 - Tahun-tahun kemakmuran bagi Thailand, berkat hasil panen beras yang melimpah.

· 1952-1955 - Korupsi dan tipu daya politik berkembang, dan tindakan penindasan dilakukan untuk melawan orang-orang yang dicurigai dari golongan kiri.

· 1954 - Thailand menjadi salah satu pendiri Southeast Asian Treaty Organization (SEATO), bersama Amerika Serikat, Inggris Raya, Perancis, Australia, Selandia Baru, Filipina dan Pakistan. Dan markas besarnya berada di Bangkok.

· Februari 1957, - Pemilihan umum dilaksanakan. Tapi pemilihan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem multi partai yang diperkenalkan dua tahun lalu itu, cacat dengan adanya kekurangan besar-besaran.

· Mei 1957, - Raja Bhumiphol menujukkan ketidakpuasannya terhadap Panglima Tertinggi Phibul Songkhran, dengan tidak menghadiri upacara perayaan Hari Jadi Agama Buddha yang ke-2.500. Kader-kader yang belajar tentang Komunis di luar negeri, kembali untuk merubah citra tentang paham Komunis di daerah pedalaman. Dan perwakilan-perwakilan organisasi di bentuk.

· 16 September 1957, - Partai Militer, yang dipimpin oleh pimpinan angkatan bersenjata Sarit Thanarat, merampas kekuasaan dan memecat Marsekal Phibul Songkhran dan Jenderal Pao Sriyanonda. Phibul pergi ke Jepang lewat Kamboja. Phibul meninggal pada tahun 1964, tanpa pernah kembali berkecimpung di kancah politik Thai. Pao pergi ke Swiss dan menetap di sana. Dan meninggal beberapa tahun kemudian. Pote Sarasin menjabat sebagai perdana menteri sementara.

· Januari 1958, - Setelah pemilihan umum yang berikutnya, Thanom Kittikachorn terpilih menjadi perdana menteri Thailand.

· 20 Oktober 1958, - Kudeta kembali terjadi. Kali ini kembali dipimpin oleh pimpinan angkatan bersenjata Sarit Thanarat. Kata orang, kudeta ini terjadi karena kegagalan pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi.

· 28 Januari 1959, - Partai Revolusioner (yang pada awalnya bernama Partai Militer), yang dipimpin oleh Sarit Thanarat, menyatakan sebuah konstitusi dan bentuk Majelis Nasional baru, dengan Sarit Thanarat (16 Juni 1908 - 8 Desember 1963) sebagai calon perdana menteri.

· 1961 - Pemerintahan Sarit Thanarat, mengumumkan Rencana Enam Tahun Pertama. Dan pemerintahan-pemerintahan berikutnya selalu membuat perencanaan pembangunan ekonomi dalam rancangan perencanaan tahunannya. Pada tahun yang sama, Association of Southeast Asia (ASA) dibentuk oleh Thailand, Malaysia dan Filipina. Yang kemudian menjadi besar, dan berganti nama menjadi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Partai Komunis Thailand memutuskan untuk melancarkan "perang rakyat".

· 1961-1962 -Para pengikut komunis ditangkap dan dihukum mati. Partai Komunis, mengadopsi strategi Mao sebagai strategi partainya.

· 8 Desember 1963, - Sarit Thanarat meninggal akibat gagal hati. Dan Thanom Kittikachorn diangkat sebagai perdana menteri oleh Raja Bhumiphol.

· 1964 - Kondisi di Indocina mengancam keberadaan pasukan Amerika Serikat dan Thailand. Bagi pasukan Amerika, keterlibatan Thailand mempertegas wilayah operasi pasukan Amerika di Laos. Pada saat yang bersamaan, kekacauan-kekacauan di dalam negeri mulai bermunculan.

· 1 Januari 1965, - Partai Komunis Thailand mengumumkan barisan Tentara Pembebasan Rakyat, sebagai kekuatan militernya. Dua front organisasi didirikan, yaitu Gerakan Thai Merdeka dan Front Patriotik Thai.

· 5 Agustus 1965, - Serangan senjata pertama dari Partai Komunis Thailand terhadap otoritas Thai, dilancarkan dari daerah dekat Nakhon Phanom.

· 7 Agustus 1965, - Serangan pihak komunis dimulai dari daerah di pegunungan Phupon, barat laut Thailand, dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah Thailand.

· 1965 - Thailand terlibat langsung dalam peperangan di Indocina dengan mengirimkan pasukan tempur ke Vietnam Selatan yang berjumlah 14% dari total keseluruhan kekuatan angkatan bersenjata Kerajaan Thai.Di dalam negeri, pemerintah meluncurkan Program Pencegahan bagi ratusan pengacau dari partai komunis yang mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Pertempuran antara pasukan pemerintah Thai dengan pasukan Partai Komunis Malaysia terjadi di daerah bagian selatan.

· November 1965, - Di Daendin, daerah Sakhon Nakhon, di barat laut Thailand, tentara Thai mengadakan Kampanye Menumpas Komunis. Samar-samar terdengar serangan tank, pesawat terbang dan dentuman meriam di daerah basis komunis. Tentara Thai bertindak secara kejam terhadap penduduk di daerah Ban Bor Kae Noi.

· 1966 - Sebuah acara siaran radio dari Cina, Suara Rakyat Thailand, mulai mengudara di Thailand. Di Gunung Hin Lat Thap Fa, di Provinsi Udon Thani, barat laut Thailand, Suivit Niemshi a.k.a. Sahai Yudh mendirikan sebuah benteng pertahanan sebagai pusat perencanaan kegiatan komunis dalam usahanya mencapai Bangkok. Benteng ini disebut sebagai Base Asia, di mana sebuah pemerintah komunis pernah dibentuk.

· 1967 - Pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk negara-negara anggota yang baru, seperti Singapura dan Indonesia, menandatangani Deklarasi Bangkok. Negara-negara anggota, sepakat untuk saling membantu dalam mempercepat laju perekonomian, kemajuan sosial dan perkembangan budaya, melalui usaha-usaha bersama dalam semangat persamaan dan kebersamaan, dalam rangka memperkuat pondasi, demi tercapainya masyarakat yang makmur, tenteram dan damai.

· November 1967, - Perang Meo Merah terjadi antara para pengungsi melawan pasukan pemerintah.

· 1968-1975 - Dampak dari Perang Vietnam, terasa meliputi hampir seluruh aspek kehidupan negara Thailand. Bangunan hotel, bar-bar dan panti-panti pijat serta fasilitas-fasilitas lain terus bertambah untuk memenuhi permintaan para personil militer AS yang sedang berperang di Vietnam. Mereka datang ke Thailand untuk istirahat dan rekreasi.

· 20 Juni 1968, - Sebuah konstitusi baru diumumkan. Di dalamnya tercantum bahwa pemerintahan menganut sistem dua kamar (dua dewan dalam satu pemerintahan), yaitu terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

· 26 Juli 1968, - Kelompok A 5 gerilyawan komunis, di bawah pimpinan Sahai Yudh, berhasil masuk ke Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Thai di Udon Thani, dan berhasil menghancurkan pesawat terbang yang digunakan untuk perang di Vietnam. Seorang petugas keamanan terbunuh.

· 10 Februari 1969, - Pemilihan Umum dilaksanakan.

· 7 Maret 1969, - Thanom Kittikachorn, dipilih oleh parlemen, menjadi perdana menteri untuk ketiga kalinya.

· 1969 - The National Student Center of Thailand, sebuah organisasi pelajar yang juga aktivis, didirikan ketika komunis merekrut orang-orang desa untuk menjadi tentara.

· 1971 - Komunis Thai membentuk desa-desa pertahanan yang akan menjaga area-area "bebas".

· Oktober 1971, - Para pelajar untuk pertama kalinya terlibat dalam politik aktif. Yaitu ketika mereka ikut dalam sebuah demonstrasi besar-besaran.

· 17 November 1971, - Panglima Tertinggi Thanom Kittikachorn melancarkan aksi kudeta berdarah melawan pemerintahannya sendiri. Dia mengambil alih seluruh fungsi pengawasan, mencabut konstitusi, membubarkan parlemen, membubarkan kabinet dan mengumumkan hukum perang. Alasannya, karena tidak efektifnya konstitusi, karena partai-partai politik tidak mau salin bekerja sama dan terorisme di daerah utara. Partai Revolusioner, yang dipimpin oleh Thanom, mengembalikan pemerintahannya yang diktator. Anggota A 5 membentuk Badan Eksekutif Nasional, dan diketuai oleh Thanom. Di antara anggota-anggotanya, ada mantan perdana menteri Pote Sarasin dan Panglima Tertinggi Prapass Charusathiara.

· 1972 - Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh komunis, semakin hebat dilakukan di daerah-daerah ujung utara. Para gerilyawan komunis menggunakan helikopter untuk bepergian jauh dan untuk menyerang daerah pertahanan militer Thai. Para gerilyawan Laos diberi kepercayaan untuk mengambil bagian dalam aksi penyerangan Partai Komunis Thailand di Provinsi Nan.

· November 1972, - Sepanjang bulan ini, National Student Center of Thailand (NSCT) mengadakan kampanye menolak barang-barang Jepang. Para pelajar itu meminta Tokyo untuk memberi kelonggaran atas defisit perdagangan Thailand terhadap Jepang. Sikap Anti-Jepang pada masyarakat Thai mulai muncul ke permukaan, bukan sejak berakhirnya perang dunia kedua. Dengan adanya kampanye anti Jepang, para pelajar mulai diakui sebagai salah satu kekuatan politik di Thailand.

· Desember 1972, - NSCT mengadakan rapat umum yang berlarut-larut, yang diarahkan untuk melawan keputusan junta untuk menggabungkan kekuatan dengan menempatkan pengadilan di bawah pengawasan pemerintah secara langsung.

· 1 Desember 1972, - Pada pukul 12:23, waktu yang paling baik menurut ahli nujum kerajaan, Pangeran Vijiravudh, putera tertua Raja Bhumiphol, dinobatkan sebagai Putera Mahkota.

· 15 Desember 1972, - Di bentuk sebuah badan legislatif sementara, dan jabatan perdana menteri dipercayakan kepada jajaran kabinet yang baru.

· Pertengahan tahun 73 - Demonstrasi-demonstrasi pelajar semakin meluas.

· 14 Oktober 1973, - Rapat umum yang diadakan oleh para pelajar, berkembang menjadi suatu protes besar yang mengarah pada suatu konfrontasi antara tentara dan pelajar. Ketika konfrontasi itu berubah menjadi sebuah tindak kekerasan, lebih dari 400 orang tewas, ribuan orang terluka dan empat gedung dibakar. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan Wan Maha Wippasok (hari yang paling tragis). Raja Bhumiphol mendesak Perdana Menteri Panglima Tertinggi Thanom Kittikachorn dan dua rekan terdekatnya, Deputi Perdana Menteri Panglima Tinggi Prapass Charusathiara dan Kolonel Narong Kittikachorn (putera Thanom), untuk meninggalkan Thailand. Rektor Universitas Thammasat, Sanya Dhammasakdi, diangkat menjadi perdana menteri. Untuk beberapa hari, Bangkok tampak kacau balau. Polisi dan tentara berkeliaran di jalan-jalan. Mereka berjaga-jaga dari kemungkinan adanya tindakan balas dendam, terutama dari para pelajar.

· 10 Desember 1973, - Raja memilih ribuan orang dari bebagai golongan, yang mewakili seluruh rakyat, untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional Sementara.

· 1973-1974 - Pemerintahan Sanya Dhammasakdi, dinilai sangat lemah. Harga-harga barang naik. Ketidakamanan sosial, kekacauan dan aksi-aksi menentang pemerintah terus meningkat.

· 1974 - Negara menjadi wahana percaturan politik dan ideologi. Kekuatan kiri dan kanan saling berhadapan dan saling bertentangan untuk setiap permasalahan, baik yang bersifat politik maupun non-politik. Industri tekstil dan perhotelan sangat terpukul dengan adanya aksi-aksi pemogokan.

· 7 Maret 1974, - Majelis Nasional mulai mendiskusikan sebuah konsep konstitusi baru.

· Juni 1974, - Menurut pandangan orang-orang golongan kiri, hubungan-hubungan telah terjalin di antara para pelajar, para pekerja dan para petani. Para pelajar memberi kesempatan dan bertindak sebagai mediator antara para pekerja dan para petani dengan pemerintah. Para pelajar mendapatkan banyak simpati dari para pekerja dan para petani. Walaupun demikian, pergerakan pelajar ini terpecah dengan adanya para pelajar kejuruan yang memisahkan diri dari NSCT dan membentuk kelompok tersendiri yang bernama Gaur Merah. Pemakaian kata "merah" ini menyesatkan, karena sebenarnya mereka adalah penentang ideologi komunis. Tanpa alasan yang jelas, perpecahan ini menyebabkan timbulnya berbagai tindak kekerasan dan aksi pelemparan bom. Pada bulan-bulan berikutnya, terjadi perubahan identitas kelompok. Kelompok pelajar akademis dianggap sebagai blok kiri, dan kelompok pelajar kejuruan dianggap sebagai blok kanan.

· 3 Juli 1974, - Tiga hari berdarah akibat adanya kerusuhan di Pecinan, di kota Bangkok, bermula ketika seorang polisi Thai menilang seorang supir taksi etnis Cina yang salah memarkirkan mobilnya. Karena tidak mematuhi perintah polisi untuk memindahkan mobilnya, polisi itu berniat untuk membawanya ke kantor polisi. Kerusuhan itu mulai terjadi ketika supir taksi itu melakukan perlawanan terhadap polisi. Dan para pemuda etnis Cina yang ada di sekitar situ mencoba untuk membantu si supir taksi. Akibatnya 30 orang terbunuh dan ratusan lainnya luka-luka. Sebagian besar kerusuhan-kerusuhan yang terjadi dimotori oleh para pemuda, dan diantaranya juga terdapat kelompok-kelompok yang mempunyai motivasi politik. Sehingga aktivisme para pelajar tidak lagi mendapat dukungan dari masyarakat.

· 15 Agustus 1974, - Konsep konstitusi yang baru disetujui oleh Majelis Nasional, dengan suara 280 banding 6.

· September 1974, - 1,200 petani dari bagian ujung utara dan timur Thailand, ikut bergabung dalam demonstrasi-demonstrasi di Bangkok, yang didukung pula oleh para pelajar, para pekerja dan bahkan para biksu dan calon biksu. Mereka menuntut pembagian tanah, bantuan keuangan dan pembuatan Undang-undang Sewa Tanah. Ini merupakan demonstrasi petani terbesar dalam sejarah Thai.

· 7 Oktober 1974, - Konstitusi ke sepuluh mulai berlaku.

· Oktober 1974, - Karena keikutsertaan bangsa asing dalam penambangan timah di Thailand, para pelajar blok kiri berdemonstrasi mengenai hak-hak penambangan timah di Teluk Thailand. Kecurangan-kecurangan yang ada dibalik perjanjian, terbongkar.

· 1975 - Rejim komunis berkuasa di Kamboja, Vietnam dan Laos.

· 5 Januari 1975, - 22 partai politik bersaing untuk memperoleh hak dalam pemilihan badan parlementer nasional. Partai Demokratik memenengkan 72 kursi.

· 15 Februari 1975, - Diplomat Seni Pramoj, pemimpin Partai Demokratik, dipilih menjadi perdana menteri oleh tiga partai yang berkoalisi.

· 21 Februari 1975, - Para pemimpin Federasi Petani Thailand hampir mati tertembak.

· 6 Maret 1975, - Baru dua minggu menjabat, Seni Pramoj dipaksa turun dari jabatannya. Hal ini disebabkan oleh penolakan parlemen untuk mendukung agenda politik Seni.

· 17 Maret 1975, - Adik Seni, Kukrit Pramoj, membentuk pemerintahan baru, meskipun pada kenyataannya Partai Aksi Sosial yang dipimpinnya hanya memiliki 18 wakil di parlemen. Kukrit memperoleh reputasi sebagai seorang politisi yang sangat cakap.

· 17 April 1975, - Khmer Merah bergerak ke Phnom Penh dan mengambil alih Kambodja.

· 30 April 1975, - Vietkong merebut Saigon. Dengan demikian berakhirlah Perang Vietnam dengan kemenangan komunis. Jatuhnya dua negara komunis tetangga, mendorong kelompok-kelompok kiri di Thailand untuk menggiatkan kampanye "anti imperialis".

· Mei 1975, - Thailand merupakan satu dari negara-negara non komunis pertama yang memberikan pengakuan secara diplomatik terhadap pemerintahan Khmer Merah.

· Mei 1975, - Untuk kedua kalinya, para petani dari daerah paling utara dan paling timur Thailand, mengadakan rapat umum di Bangkok. Mereka menuntut pembagian tanah, segala hal yang menyangkut perbaikan tanah secepatnya dan menuntut penghapusan hutang-hutang para petani terhadap tuan tanah.

· Juni 1975, - Perdana Menteri Thai, Kukrit Pramoj, mulai mengunjungi negara-negara yang filsafat politiknya tidak dapat didekati, seperti Cina. Kukrit bertemu dengan Mao Zedong, dan Beijing setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dan saling mengirim duta besar.

· Juni/Juli 1975, -Para aktivis pelajar dan pekerja diburu oleh pasukan blok kanan sebagai tindakan pembalasan.

· Agustus 1975, - Para pelajar dan petani menggelar aksi mogok atas kegagalan para polisi dalam menegakkan keadilan atas pembunuhan para pemimpin Federasi Petani.

· 2 Desember 1975, - Di Laos, komunis Pathet Lao mengambil alih pemerintahan dan mengumumkan Laos People's Democratic Republic (Negara Demokratik Republik Rakyat Laos).

· 1976 - Berbagai organisasi sayap kanan, dibentuk untuk melawan komunisme, seperti Gerakan Perlawanan Baru dan Organisasi Kepanduan Daerah.

· 1976 - Kelompok-kelompok kanan menjadi tambah garang sepanjang tahun ini. Dan kembali menyerang demonstrasi-demonstrasi para pelajar akademis dari sayap kiri. Beberapa politisi dan pemimpin pelajar sayap kiri dibunuh. Penanaman modal asing berkurang karena ketidakstabilan pemerintah.

· 1 Januari 1976, - Para pekerja ikut dalam aksi mogok besar-besaran yang di prakarsai oleh Konfederasi Serikat Buruh di Thailand. Alasan dari aksi mogok ini adalah karena naiknya harga-harga bahan pokok. Karena aksi ini membawa pengaruh yang sangat luas, maka pemerintah memerintahkan penurunan harga-harga.

· 12 Januari 1976, - Perdana Menteri Kukrit Pramoj membubarkan Parlemen setelah adanya berbagai macam tuntutan dari sekitar 2,000 pegawai negeri yang berkumpul di Nawaphon. Mereka memprotes adanya orang-orang komunis, yang berkedok sebagai orang sosialis, di parlemen.

· 4 April 1976, - Pemilihan umum baru, dilaksanakan dengan 19 partai peserta. Partai Demokratik memenangkan 114 kursi dari 279 kursi yang diperebutkan.

· 20 April 1976, - Seni Pramoj kembali dipilih menjadi perdana menteri oleh parlemen.

· Agustus 1976, - Mantan orang terkuat di militer, Thanom Kittikachorn, kembali dari tempat pengasingannya di Singapura, sebagai seorang Biksu Buddha. Hal ini menimbulkan kemarahan para pelajar dari sayap kiri.

· 5 Oktober 1976, - Para pelajar dari sayap kiri berkumpul di Universitas Thammasat, memprotes kembalinya Panglima Tertinggi Thanom beserta para pengikutnya.

· 6 Oktober 1976, - Ribuan aktivis sayap kanan memadati daerah sekitar Universitas Thammasat. Menjelang siang, mereka mulai menyerang para pelajar sayap kiri dan menggempur Universitas Thammasat. Setelah serangan pertama ini, gerombolan sayap kanan bergabung dengan polisi dan pasukan militer yang mulai menembaki para pelajar tanpa pandang bulu. Para pelajar yang mencoba melarikan diri dari kampus, berhasil dipatahkan dan ditangkap oleh gerombolan sayap kanan yang sudah mengepung daerah sekitar kampus. Pembantaian berakhir setelah berlangsung selama hampir dua hari. Sebuah badan resmi menghitung ada 41 pelajar yang tewas, meskipun diperkirakan jumlah korban yang jatuh jauh lebih banyak. Hampir 3,000 pelajar ditangkap, kemudian segera di bawa dan di tempatkan ke pusat-pusat penahanan. Pada sore hari, tanggal 6 Oktober, Dewan Perbaikan Administratif Nasional yang dipimpin oleh Laksamana Sangad Chalawyoo, menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Seni Pramoj dan melantik Jenderal Thanin Kraivixien sebagai perdana menteri yang baru. Para aktivis sayap kiri melarikan diri ke gunung-gunung untuk bergabung dengan Partai Komunis Thailand. Dewan Perbaikan Administratif Nasional, segera membubarkan parlemen, dan menyatakan partai-partai politik lain yang melakukan aktivitas-aktivitas militer, sebagai partai-partai terlarang. Pemerintahan Thanin merupakan satu dari yang paling kejam dalam sejarah Thai modern. Dalam setiap pengambilan keputusan, Thanin sangat percaya pada ilmu perbintangan dan ramalan garis tangan. Thanin sendiri adalah seorang ahli ramal garis tangan, dengan cara memegang telapak tangan dan membacakannya tanpa meminta bayaran. Dia juga pernah meramal garis tangan Perdana Menteri Jepang Fukuda dan istrinya, pada saat kunjungan kenegaraan mereka ke Thailand.

· 26 Maret 1977, - Jenderal Chalard Hiranyasiri mencoba untuk melakukan kup terhadap pemerintahan Thanin, tapi gagal. Pangkatnya langsung diturunkan, dan pada tanggal 21 April 1977, di eksekusi oleh pasukan tembak. Beberapa orang kaki tangannya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

· 20 Oktober 1977, - Laksamana Sangad Chalawyoo, yang melakukan kup pada tanggal 6 Oktober 1977, melantik Thanin Kraivixien sebagai perdana menteri. Menjadi menteri pertahanan bersama Panglima Tertinggi Jenderal Kriangsak Chomanan dalam pemerintahan Thanin, merupakan salah satu keberhasilan kup. Komplotan kup memperkenalkan dirinya sebagai The coup plotters present themselves as the Partai Revolusioner. Jabatan perdana menteri jatuh pada Kriangsak. Walaupun di dukung oleh militer, Kriangsak membuktikan bahwa pemerintahannya tidak begitu diktator bila dibandingkan dengan pemerintahan Thanin. Sementara itu, Thanin telah menetapkan untuk kembali ke sistem pemerintahan demokrasi dalam waktu 12 tahun. Pihak militer yang baru, turut mendukung janji pemerintah untuk mengadakan pemilihan dalam waktu satu tahun mendatang.

· 1978 - Pemerintahan Kriangsak mengikuti kebijakan luar negeri untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara komunis di timur. Hubungan diplomatik dengan Vietnam dipulihkan kembali.

· 4-8 November 1978, - Deng Xiaoping dari Cina mengunjungi Thailand. Persetujuan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan perdagangan, ditandatangani.

· Desember 1978, - Kriangsak mengundangkan konstitusi yang isinya menguntungkan pihak militer. Parlemen dengan sistem dua dewan terdiri dari majelis rendah yang memilih wakil-wakil rakyat, dan majelis tinggi yang mengangkat anggota senat. Pengangkatan mereka dijamin oleh militer yang memiliki wakil di senat dengan jumlah yang cukup besar.

· 7 Januari 1979, - Setelah hampir setahun konflik yang berkembang antara Kamboja yang berorientasi pada komunis Cina, dengan Vietnam yang berorientasi pada komunis Soviet, pasukan tentara Vietnam, bersama-sama dengan pasukan Kamboja bergerak memasuki Phnom Penh, menjatuhkan rejim Khmer Merah dan menggantikannya dengan pemerintahan boneka Vietnam. Pada bulan-bulan berikutnya, Khmer Merah melakukan teror secara terang-terangan yang mengejutkan dunia. Hal ini sedikit banyak telah membuat Vietnam merasa dibenarkan untuk melakukan invasi ke negara tetangganya. Oleh karenanya, Thailand merasa terancam oleh perluasan wilayah Vietnam Komunis secara de facto. Meskipun dunia kurang memperhatikan Khmer Merah, Thailand justru membantu sisa-sisa Khmer Merah secara finansial, logistik dan secara moral, untuk dapat kembali bergerilya. Khmer Merah merupakan kekuatan yang paling kuat pengaruhnya untuk mengimbangi pemerintahan Hanoi. Lebih jauh lagi, Thailand juga membantu pembentukan dua pasukan gerilya anti-Phnom Penh. Yaitu Front Nasional Pembebasan Rakyat Khmer, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Kamboja ,Son San, dan pasukan yang setia pada bekas kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Tiga pasukan gerilya yang terpecah-pecah tetap berjaga-jaga di daerah perbatasan Thailand. Thailand bahkan setuju wilayahnya dilalui untuk menyalurkan kiriman senjata dari Cina untuk Khmer Merah. Karena penyerbuannya ke Kamboja, pemerintahan Thai memberlakukan isolasi ekonomi bagi Vietnam. Thailand juga tidak mengakui pendudukkan Vietnam di Phnom Penh. Sikap Thai ini diikuti oleh semua negara anggota ASEAN, dengan menjadikan organisasi ekonomi sebagai perantara secara politik bagi perkembangan-perkembangan di Kamboja.

· 1979 - Para pengungsi Kamboja membanjiri Thailand. Suatu perkembangan yang disebut sebagai penyebab kenaikan inflasi nasional, yang berpengaruh pada urusan-urusan negara dan sektor tenaga kerja. Masyarakat Eropa, untuk pertama kalinya mengangkat duta besar untuk ASEAN, yang bertempat di Bangkok. Pihak militer mengajukan permohonan pengampunan untuk lebih dari 8,000 pemberontak bersenjata yang menyerahkan diri pada pihak berwajib. Mereka kebanyakan berasal dari provinsi Chiang Rai, Phayao, Sakhon Nakhon and Mukdahan. Pada saat yang bersamaaan, Partai Komunis Thailand melemah. Hal ini terjadi karena ada keretakan antara Cina dan Vietnam, terutama setelah penyerbuan yang dilakukan Vietnam terhadap Kamboja.

· 22 April 1979, - Seperti yang telah dijanjikan, pemilihan umum di laksanakan oleh pemerintahan hasil kup yang terjadi tanggal 20 Oktober 1977. Pemilihan ini dimenangkan oleh Jenderal Kriangsak, yang pada tahun 1977 di lantik menjadi perdana menteri oleh militer. Politik di Thai memang tergolong pelik. Jika pihak militer yang mengambil alih pemerintahan Thai melalui kudeta, maka para pemimpinnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk di pilih menjadi pemimpin negara. Di negara-negara yang sistem pemerintahannya presidentil, seperti AS dan Perancis, kepala negaranya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Di Thailand, kepala negara (perdana menteri) di pilih oleh parlemen, tapi dia tidak harus darianggota parlemen, tergantung pada siapa penguasa konstitusi. Kepala negara yang dipilih tidak harus yang paling sering berkampanye, tapi yang mendapatkan dukungan dari para pemimpin politik setempat. Pemilihan wakil rakyat di parlemen dilaksanakan pada tingkat daerah, seperti di Inggris. Jumlah wakil rakyat yang duduk di parlemen bukan berdasarkan pada berapa besar perolehan suara partai yang menang dalam pemilihan tingkat nasional. Pokoknya, calon yang mendapatkan suara terbanyaklah yang jadi anggota parlemen. Dalam setiap pemilihan, pembentukan struktur politik dilakukan dengan cara membagi jumlah perolehan suara dengan jumlah calon yang ada, tanpa memperhatikan keanggotaan partainya. Sedangkan bagi pihak militer, telah tersedia satu fraksi tersendiri di parlemen. Ketika usaha propagandanya tidak berhasil, pihak oposisi biasanya akan mencoba berbagai macam cara untuk menghalangi suatu partai tertentu berkuasa di parlemen. Kriangsak dan para pendukungnya, selain memiliki kekuatan, juga memiliki dasar organisasi politik yang sangat baik. Sehingga dia berhasil terpilih kembali menjadi perdana menteri. Beberapa bulan kemudian, Kriangsak meluaskan kebijakan politik dan ekonomi bebas, dan juga memberikan pengampunan bagi bekas anggota Partai Komunis Thailand.

· 30 November 1979, - Kedutaan Besar AS di Wireless Road, Bangkok, pada dini hari di serang dengan lemparan granat. Walaupun terjadi banyak kerusakan, tak satu pun terluka.

· 29 Februari 1980, - Karena pemerintahan Kriangsak tidak mampu menangani krisis yang diakibatkan oleh pengungsi Kamboja, Kriangsak mengundurkan diri dari jabatannya.

· 12 Maret 1980, - Jenderal Prem Tinsulanonda, mantan menteri pertahanan dan panglima angkatan bersenjata Thailand, menjadi perdana menteri. Prem terkenal sangat keras dengan sikap anti-Vietnamnya. Prem tetap menjalankan kebijakan ekonomi dan keuangan yang menjadi cikal bakal dari pertumbuhan ekonomi Thailand yang luar biasa pada tahun 80-an. Prem sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Dari tindakan-tindakannya yang kebapakan dalam menangani masalah-masalah dan konflik-konflik politik, maka dia dijuluki Papa Prem - walaupun sebenarnya dia belum menikah.

· 19 April 1980. - Sebuah pesawat dari perusahaan penerbangan Thai, Avro, mengalami kecelakaan, akibat hujan badai. Pesawat tersebut jatuh sebelum mendarat di Bandara Don Muang, Bangkok. 43 penumpang tewas, di antaranya ada empat orang asing. Sedangkan 10 orang lagi selamat.

· 23 Juni 1980, - Pertempuran di Aranyaphratet, berlangsung lebih dari 24 jam. Sekitar 300 tentara Vietnam yang berpangkalan dan tinggal di Kamboja, menyebrangi perbatasan dan berhasil menduduki tiga desa di Thai. Dari pihak Thai, jatuh korban sebanyak 60 orang, sedangkan Vietnam 75 orang.

· 30 Maret 1981, - Lima orang Muslim fundamentalis Indonesia, membajak pesawat Garuda yang sedang terbang menuju Bangkok. Mereka meminta agar para tahanan politik di Indonesia dibebaskan. Sebuah tim penyerang dikirim dari Jakarta. Mereka berhasil merebut kembali pesawat dan membunuh kelima pembajak pesawat itu. Tidak ada satu pun penumpang yang terluka.

· 1 April 1981, - Sebuah kelompok prajurit militer muda, yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Muda Turki, menduduki kantor-kantor pemerintahan di Bangkok. Mereka menyatakan kecaman terhadap kegagalan pemerintahan militer yang lalu, dan mereka menyatakan diri sebagai pendukung demokrasi. Tapi pendapat yang beredar di masyarakat menyatakan bahwa mereka itu hanya lapar kekuasaan. Prem menyangkal bahwa dirinya termasuk anggota komplotan kup, dan pergi ke Khorat. Para pemberontak menduduki kantor pemerintah pusat di Bangkok, selama hampir tiga hari. Keluarga kerajaan juga ikut pindah ke Khorat. Keluarga kerajaan sangat mendukung Prem. Hal ini terlihat jelas ketika radio menyiarkan pesan dari Ratu Sirikit. Dukungan ini mengisyaratkan bahwa Prem bias kembali bergabung dengan pasukannya dan pulang ke Bangkok.

· 3 April 1981, - Para pemberontak yang dipimpin oleh Jenderal San Chipatima, menyerah. Chipatima beserta pemimpin-pemimpin lain yang gagal dalam kup, pergi meninggalkan Thailand. Sedangkan orang-orang yang ikut terlibat dalam usaha kup, diberikan pengampunan oleh kerajaan, sebulan kemudian. · Januari 1982, - Militer Thai mengadakan penyerangan besar-besaran terhadap pasukan Khun Sa, seorang penguasa yang terkenal sangat kejam dan sering mabuk-mabukan. Militer Thai berhasil mendesak keluar dari benteng pertahanannya di Baan Hin Taek, di Provinsi Chiang Rai, Thailand. Setelah satu bulan berperang, Khun Sa bersama Persatuan Pasukan Shan yang dipimpinnya, mundur sampai ke Burma.

· 5 April 1982 - Bangkok merayakan ulang tahunnya yang ke-200 secara besar-besaran. Puncak acaranya adalah parade kerajaan di sepanjang Sungai Chao Phaya.

· Pertengahan 1982 - Tentara menemukan suatu program baru anti-pemberontakan. Program ini memberikan hak atas lahan pertanian bagi para pelopor bersenjata, yang akan mempertahankan area ini dan melawan serangan komunis. Akibat dari program ini, perlawanan gerilya mundur ke daerah perbatasan Laos. Stasiun radio Suara Masyarakat Thailand ditutup di Cina.

· 16 Juli 1982 - Sersan Mayor Amornsak berusaha membunuh Perdana Menteri Prem pada saat kunjungannya ke fasilitas artileri di Lopburi, dengan menembakkan roket anti-tank pada pesta perdana menteri. Roket tersebut hanya mengenai sebuah pohon dan tak seorang pun mengalami luka-luka. Insiden itu dirahasiakan selama hampir satu tahun. Pada tanggal 2 Juni 1983, Amornsak dijatuhi hukuman penjara selama 25 tahun.

· 1 Desember 1982 - Di bawah komandan Jenderal Arthit Kamlangek, lebih dari seribu kelompok tentara komunis menyerah pada pemerintah di wilayah timur laut Thailand. Hal ini menandakan berakhirnya pemberontakan komunis di wilayah ini. Partai Komunis Thailand yang berdiri pada tanggal 1 December 1942 ini, akhirnya partai ini berhenti mengancam pemerintahan Thai yang telah berdiri selama 40 tahun.

· 2 Desember 1982 - Sebuah kotak bom yang ditempatkan di kedutaan Irak meledak, ketika seorang ahli bom mencoba mematikannya. Dua lantai gedung kedutaan Irak meledak, dan beberapa gedung lainnya mengalami rusak berat. Korban yang tewas hanya ahli bom tersebut.

· Januari 1983 - Di bawah pimpinan seorang mayor, pasukan pemerintahan Kamboja di bawah kesatuan Vietnam melakukan serangan melawan tiga kesatuan yang telah terpecah. Pertempuran tersebut hingga ke tanah Thai. Lebih dari 47.000 orang Kamboja melarikan diri ke Thailand.

· 3 Maret 1983 - Parlemen menolak tawaran militer untuk tetap memakai ketentuan konstitusional sementara.

· 16 Maret 1983 - Pada pemilihan, parlemen tetap menolak ketentuan dalam konstitusi yang akan mempertahankan militer sebagai peranan yang utama dalam pemerintahan Thai.

· 18 Maret 1983 - Dekrit kerajaan membubarkan Majelis Nasional.

· 30 Maret 1983 - Kesatuan tentara Malaysia menyerang tentara gerilya komunis di kota Grik, dan kelompok gerilya tersebut melarikan diri ke Thailand.

· 31 Maret 1983 - Kelompok Vietnam menembaki kantor pusat Khmer di wilayah Thai. Tembakan tank dan artileri tersebut telah menyebabkan tewasnya 30 orang sipil dan melukai sekitar 300 orang. Sekitar 22.000 orang Kamboja melarikan diri ke Thailand untuk mencari tempat perlindungan.

· 18 April 1983 - Pelaksanaan pemilihan parlemen nasional. Pada pemilihan ini, dari 14 partai politik tidak yang ada yang menang menjadi mayoritas di 324 kursi Dewan Perwakilan. Berdasarkan ajakan empat partai besar, akhirnya Prem membentuk pemerintahan baru. Padahal ia bukan anggota parlemen.

· Oktober 1983 - Bangkok mengalami musibah bencana banjir yang terburuk selama 40 tahun terakhir.

· Maret 1984 - Perselisihan antara Thailand dan Laos dalam memperebutkan tiga wilayah : Ben Mai, Bang Klang dan Van Sabang.

· 11 Maret 1984 - 7.000 batang dinamit meledak di halaman dan kediaman seorang nasionalis Cina di Chiang Mai, Jenderal Li Wen Huan. Ledakan tersebut merusak 40 rumah lainnya juga. Pembunuhan itu dipercaya atas prakarsa Kesatuan Tentara Shan. Raja obat-obatan, Khun Sa, menjadi tersangka karena mencoba memusnahkan sisa-sisa Kuomintang yang melarikan diri dari komunis Cina ke Myanmar tahun 1949 dan dari Myanmar ke wilayah Thai tahun 1961.

· 11 Mei 1984 - Paus Yohannes Paulus II tiba di Bangkok dan berkunjung selama dua hari. Ia memimpin misa di halaman terbuka dan mengunjungi kamp pengungsian di perbatasan Kamboja.

· 20 Juli 1984 - Militer menyerang persembunyian komunis di Bangkok dan menahan 16 pemimpin pemberontak komunis. Barang milik mereka yang ditemukan adalah 131.000 dolar AS, beberapa kartu dan senjata api.

· 14 September 1984 - Perekonomian Thai mengalami penurunan. Para nasabah dan investor bank ramai-ramai mengambil uang mereka di bank dan kantor penanaman modal. Persediaan pasar pun menipis.

· 23 Oktober 1984 - 159 anggota PBB menyetujui Thailand masuk dalam 15 anggota Dewan Keamanan.

· 6 November 1984 - Baht mengalami devaluasi sebesar 14.8%. 1 dolar AS bernilai sekitar 23 sampai 27 Baht. Akibat devaluasi ini, lima jenderal menulis ke Perdana Menteri Prem untuk merombak kabinet. Mereka yakin, perdana menteri dapat memulihkan perekonomian bila beberapa kursi kabinat dikosongkan. Pada hari yang sama, pasukan Vietnam menyerang pos terdepan polisi patroli perbatasan Thai dekat Surin, di perbatasan Thai-Kamboja yang berjarak 420 km dari Bangkok. Penyerangan tersebut menewaskan tiga orang Thai, 31 orang luka-luka dan 5 orang menghilang.

· 7 November 1984 - Jenderal Arthit Kamlangek, panglima tentara tertinggi dan komandan angkatan militer kerajaan tertinggi, menegaskan mengenai devaluasi Baht melalui siaran radio. Akibatnya, pemerintahan mengatur suatu program pro-devaluasi. Empat dari lima jenderal menandatangai surat persetujuan program tersebut kepada Prem, untuk menunjukkan loyalitasnya pada perdana menteri.

· 6 Maret 1985 - Angkatan militer Thai memukul mundur sekitar 1000 pasukan Vietnam dari tiga pegunungan di wilayah Thai yang pernah direbutnya. Pasukan Vietnam terus-menerus memaksa masuk ke dalam wilayah Thai, dan mencoba mengepung kelompok pertahanan Kamboja yang mendapat dukungan dari Thailand. Kelompok ini bebas melarikan diri di wilayah Thai, selama pasukan Vietnam menyerang. Thai menyerang pasukan Vietnam dan menyebabkan 60 orang tewas.

· 20 April 1985 - Sekitar 1.200 pasukan Vietnam menyerang posisi Thai di Trat, yang terletak sekitar 3-4 km dari Teluk Thailand.

· 9 September 1985 - Angkatan Muda Turki yang merupakan pecahan dari militer Thai, mencoba menjatuhkan pemerintahan Jenderal Prem tapi gagal lagi. Kolonel Manoon Roopkachorn dan saudaranya, Komandan Udara Manas Roopkachorn dipecat karena merupakan tersangka utama pada percobaan kup tersebut. Manas dan Manoon juga pernah gagal melakukan percobaan kup pada April 1981, dan mereka melarikan diri. Di antara pendukung percobaan kup itu, ada beberapa pejabat tinggi yang terlibat, di antaranya mantan perdana menteri Kriangsak Chomanan, mantan komandan tinggi Jenderal Sermna Nakhon, mantan komandan angkatan darat Jenderal Yos Thepasdin, mantan komandan angkatan udara Marshall Krasae Satharat dan mantan komandan angkatan udara Marshall Arum Promthep. Pasukan pemerintahan yang dipimpin oleh Jenderal Chavalit Yongchaiyuth, menumpas pemberontakan dalam waktu 10 jam. Akibat penumpasan itu, menyebabkan lima korban luka-luka, dua di antaranya wartawan asing.

· 17 September 1985 - Para pemimpin pensiunan militer yang terlibat ditahan. Dan ada 40 pejabat militer yang masih aktif juga ditahan.

· 12 Januari 1986 - Kukrit Pramoj mengundurkan diri sebagai ketua Partai Aksi Sosial, yang merupakan koalisi partai terbesar di bawah kepemimpinan perdana menteri Prem yang bukan anggota partai. Ia di gantikan oleh Menteri Luar Negeri Siddhi Savetsila.

· April 1986 - Perdana Menteri Prem tidak memberi perpanjangan tugas pada Jenderal Arthit selama satu tahun. Sehingga ia mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 September 1986. Tindakan perdana menteri ini menolak anggapan bahwa pimpinan tentara dapat menjabat sebagai perdana menteri.

· 1 Mei 1986 - Terjadi ketegangan karena perbedaan persiapan pemilihan parlemen pada tanggal 27 Juli.

· 9 Mei 1986 - Curah hujan yang tinggi, yaitu 25 cm (10in) selama 24 jam, telah menyebabkan musibah banjir yang hebat di Bangkok.

· 27 Mei 1986 - Perdana Menteri Prem membebastugaskan Jenderal Arthit dari kekuasaannya sebagai panglima tertinggi angkatan darat, karena beredar isu adanya rencana pembunuhan dan aksi kup yang dipimpin oleh Arthit. Jenderal Arthit digantikan oleh Jenderal Chavalit Yongchaiyuth.

· 23 Juni 1986 - Para pengunjuk rasa membuat tanaman yang diolah sebagai tantalum di atas api, ketika Menteri Industri Chirayu Issarangkun menghadiri pertemuan mengenai tanaman di Pulau Phuket. Mereka juga membakar Hotel Merlin (tempat menginap menteri), beberapa mobil dan bis. Unjuk rasa itu diprakarsai oleh Jenderal Sanong, pejabat yang dipecat dari tugas militer.

· Agustus 1986 - Parlemen terpilih yang baru memilih Prem sebagai perdana menteri lagi. Kelompok anti-Prem di parlemen keluar dari ruang parlemen, pada saat pengukuhan Prem sebagai nominasi. Tetapi hal ini tidak berpengaruhi pada hasil akhir, dan Prem tetap menjadi perdana menteri.

· 8 November 1986 - Enam rangkaian lokomotif yang sedang diperbaiki di fasilitas rel kereta api Bangsue, mengalami masalah dan bergerak sejauh 7 km tanpa diawasi. Akhirnya kereta tersebut menabrak di stasiun utama Bangkok, Hua Lamphong. Kecelakaan itu menyebabkan empat orang tewas dan tiga orang luka-luka.

· Desember 1986 - Wakil pemerintah Thai dan Laos mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai konflik perbatasan di antara kedua negara tersebut.

· 25 Maret 1987 - Komandan angkatan darat, Jenderal Chavalit, mengumumkan untuk melakukan serangan terhadap pasukan Vietnam yang memaksa masuk dalam wilayah Thai melewati batas 5 km.

· 1 April 1987 - Mantan perdana menteri Kukrit Pramoj, dalam seminar mengenai politik Thai di Bangkok, membicarakan mengenai Chavalit sebagai pimpinan operasi keamanan internal, yang merupakan kekuatan badan pemberontakan yang memiliki indoktrinasi komunis.

· 5 April 1987 - 250 orang pasukan keamanan Thailand menyerang kediaman Kukrit Pramoj, karena pernyataannya mengenai Chavalit dan bagian militernya.

· 28 April 1987 - Di provinsi Pattani, 540 anggota Partai Komunis Malaysia menyerahkan diri kepada pemerintahan Thai. Alasannya karena mereka ingin turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Thailand.

· 31 Agustus 1988 - Pesawat Thai Airways Boeing 737 jatuh ke lautan Pulau Phuket, dan menyebabkan seluruh penumpangnya yang berjumlah 74 orang dan anggota krunya tewas. Berdasarkan hasil investigasi, tabrakan itu disebabkan karena pilot menghindari tabrakan di udara dengan Boeing 737 milik perusahaan penerbangan Hongkong, Dragonair.

· 2 Januari 1988 - Hotel pertama di Bangkok terbakar. 13 tamu tewas, dan 11 di antaranya orang asing.

· Februari 1988 - Chavalit mengadakan persetujuan gencatan senjata dengan Laos, untuk mengakhiri pertikaian dengan negara tetangga komunis tersebut.

· 9 Februari 1988 - Jet Vietnam buatan Soviet mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandar Udara Don Muang, Bangkok. 75 dari 81 penumpang tewas dan pilot serta ko-pilotnya selamat.

· 28 April 1988 - Krisis politik di parlemen selama pembicaraan mengenai hukum hak cipta dan anti pembajakan. Banyak anggota parlemen yang menentang alasan kebangsaan. Rancangan undang-undang meningkatkan efektivitas perlindungan hak cipta Thai untuk produk-produk yang terdaftar di AS dan negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Thailand.

· 29 April 1988 - 44 anggota kabinet mengundurkan diri. Setelah melakukan pertemuan singkat dengan raja, perdana menteri Prem membubarkan parlemen dan akan mengadakan pemilihan lagi pada tanggal 24 Juli.

· 2 Mei 1988 - Panglima tertinggi Chavalit mengajukan surat pengunduran diri. Tetapi Menteri Pertahanan menganjurkan kepada Perdana Menteri Prem untuk menolak permohonan itu.

· 24 Mei 1988 - Porntip Nakirunkanok (yang biasa dipanggil Pui) terpilih sebagai Miss Universe yang diselenggarakan di Taiwan.

· 24 Juli 1988 - Partai Thai Chart memenangkan pemilihan umum nasional.

· 4 Agustus 1988 - Ketua Partai Thai Chart, Jenderal Chatichai Choonhavan, menjadi perdana menteri Thailand yang ke-17. Salah satu koran Bangkok berbahasa Inggris, The Nation, dalam publikasinya pada saat ulang tahun koran tersebut yang ke-20, menampilkan rubrik mengenai Chatichai sebagai "seorang playboy politik yang terkenal dan selama dua setengah tahun terlibat skandal dan bermusuhan dengan militer" (edisi ul