H O M E
Undang undangKonsultasi HukumBerita HukumIndonesia - Inggris
Bintang IndonesiaTokoh IndonesiaBintang IndiaBintang MeksikoBintang MalaysiaBintang MandarinInternational CelebritiesPemain SepakbolaKlub Sepakbola
Travel AsiaIndonesia GuideMap / Peta Indonesia
Map Jakarta with PhotosSingapore Streets Atlas
Asia guidePandu AsiaBookingsApartments in JakartaPublic CompaniesBerita KesehatanJamu InformationJamuNutrisiPerguruan TinggiIndonesia ISPPostal Rates
Company Profile
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG LARANGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BAGI PEKERJA WANITA KARENA MENIKAH, HAMIL ATAU MELAHIRKAN

 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA
TENTANG
LARANGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BAGI PEKERJA WANITA KARENA MENIKAH, HAMIL ATAU MELAHIRKAN

 

Menimbang :

a. bahwa pekerja wanita baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria;

b. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industrialisasi, teknologi dan peralatan kerja yang semakin canggih, pekerja wanita tidak mengalami hambatan melakukan pekerjaan disegala bidang;

c. bahwa masih ada perusahaan yang menetapkan persyaratan dalam menerima pekerja wanita agar bersedia mengundurkan diri apabila menikah, hamil atau melahirkan;

d. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi pekerja wanita sesuai kodrat harta dan martabatnya perlu adanya larangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan;

e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di Perusahaan Swasta;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Tenaga Kerja;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Beberapa Pasal dari Undang-undang Kerja tahun 1948 untuk seluruh Indonesia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

8. Keputusan Presiden RI Nomor: 64/M/th 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per.04/Men/1986 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per.05/Men/1986 tentang Kesepakatan Kerja untuk Waktu Tertentu

Memperhatikan :

Sidang Pleno XVII Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tentang Perlindungan Pekerja Wanita Tgl 17 Agustus 1989.

MEMUTUSKAN :

Menempatkan :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA RI TENTANG LARANGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BAGI PEKERJA WANITA KARENA MENIKAH HAMIL ATAU MELAHIRKAN.