Pasal 37

Tindakan administratif diperlukan untuk memperbaiki dan mendidik para pihak yang melakukan pelanggaran administratif, baik aparatur Pemerintah, Badan Usaha, perseorangan maupun kelompok masyarakat. Tindakan administratif yang diambil harus masih dalam rangka mencapai sasaran pembangunan ketranmigrasian yang optimal.