Pasal 35

(1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transmigrasi.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sevara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau Badan Usaha.

(3) Pemerintah mendorong dan berkewajiban memberikan kemudahan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan Badan Usaha untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transmigrasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan peran serta perseorangan, kelompok masyarakat, dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.