Pasal 36

Menteri melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 37

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 38

Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan tentang bentuk serta jenis tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan pemerintah.